KOMPAS TV - Sejumlah rotasi jabatan Perwira Tinggi mendadak dibatalkan. Salah satunya status mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, Putra Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno. Posisi Kunto sebelumnya adalah, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogabwilhan 1.
Baca Juga Hoax Kemensos Janjikan Tunjangan Kesehatan Rp150 Juta Untuk 20 TKI di https://www.kompas.tv/regional/593201/hoax-kemensos-janjikan-tunjangan-kesehatan-rp150-juta-untuk-20-tki
Dalam surat keputusan nomor 554/IV/2025 yang terbit pada 29 April 2025, Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Kunto dimutasi bersama 7 Jenderal lain di TNI AD.
Namun, selang sehari, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali menerbitkan surat keputusan atau KEP bernomor 554.A/IV/2025 pada 30 April 2025. Surat membatalkan Kunto dan 6 jenderal lain dimutasi.
Menyikapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan tidak ada unsur politisasi dalam pembatalan mutasi ini, melainkan disebabkan ada perwira tinggi yang masih bertugas dalam jabatan sebelumnya.
Di sisi lain pandangan kritis disampaikan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS TNI periode 2011-2013. Ia menilai, mutasi tersebut tidak sejalan dengan sistem zonasi di tubuh TNI yang menurutnya adalah indikasi rusaknya Sistem di internal TNI.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/593202/alasan-panglima-batalkan-mutasi
Baca Juga Hoax Kemensos Janjikan Tunjangan Kesehatan Rp150 Juta Untuk 20 TKI di https://www.kompas.tv/regional/593201/hoax-kemensos-janjikan-tunjangan-kesehatan-rp150-juta-untuk-20-tki
Dalam surat keputusan nomor 554/IV/2025 yang terbit pada 29 April 2025, Kunto dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD. Kunto dimutasi bersama 7 Jenderal lain di TNI AD.
Namun, selang sehari, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali menerbitkan surat keputusan atau KEP bernomor 554.A/IV/2025 pada 30 April 2025. Surat membatalkan Kunto dan 6 jenderal lain dimutasi.
Menyikapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan tidak ada unsur politisasi dalam pembatalan mutasi ini, melainkan disebabkan ada perwira tinggi yang masih bertugas dalam jabatan sebelumnya.
Di sisi lain pandangan kritis disampaikan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS TNI periode 2011-2013. Ia menilai, mutasi tersebut tidak sejalan dengan sistem zonasi di tubuh TNI yang menurutnya adalah indikasi rusaknya Sistem di internal TNI.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/593202/alasan-panglima-batalkan-mutasi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Intro
00:00Proses mutasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia atau TNI
00:25kembali menjadi sorotan publik.
00:28Sejumlah rotasi jabatan perwira tinggi mendadak dibatalkan.
00:33Hal ini tentu saja menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
00:38Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah status mutasi legend Kunto Arief Nibowo,
00:44putra wakil presiden ke-6 RI Tris Utrisno.
00:47Posisi Kunto sebelumnya adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilham I.
00:55Dalam surat keputusan nomor 554-4-2025 yang terbit pada 29 April 2025,
01:06Kunto dimutasi menjadi staff khusus Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD.
01:12Kunto dimutasi bersama tujuh jenderal lain di TNI-AD.
01:15Namun selang sehari saja, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kembali menerbitkan surat keputusan
01:23atau KEP bernomor 554.A garis miring 4 garis miring 2025 pada 30 April 2025.
01:34Kunto kembali menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilham I.
01:40Menikapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Christo Meisian Turi menegaskan
01:47tidak ada politisasi dalam pembatalan mutasi ini.
01:51Ya, artinya kan satu hari itu cukup lama lho mbak ya.
01:55Artinya kan kelas staff menilai kembali kok.
01:57Ada tugas yang memang masih harus dikerjakan oleh pejabat yang bersangkutan
02:00dikaitkan dengan pergambungan situasi hari ini gitu ya.
02:04Makanya, kita peruskan kalau tidak bisa bergegeser setara pati ini, berarti rangkaian itu bisa bergerak.
02:10Nah, itulah yang membuat kelima-kelima itu sehingga perlu dikulakan repisi.
02:13Tidak ada kaitan dengan yang lain.
02:16Sorotan datang dari DPR.
02:18Anggota Komisi 1 fraksi PKB oleh Soleh
02:22menilai pembatalan mutasi legend Kunto Arief tak lepas dari keputusan yang terkesan terburu-buru.
02:29Perubahan rotasi-mutasi ini sesungguhnya ada dua hal.
02:33Pertama, memang karena kebocoran putusan yang belum final.
02:39Yang kedua, timeline yang kurang tepat gitu.
02:44Nah, ini menjadi sebuah katatan mungkin bagi kernal TNB.
02:51Bagaimana ke depan, jangan sekali-kali mengeluarkan sebuah keputusan ke publik yang belum final.
03:00Di sisi lain, pandangan kritis disampaikan Soleman Ponto,
03:10Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, periode 2011 hingga 2013.
03:18Ia menilai mutasi tersebut tidak sejalan dengan sistem zonasi di tubuh TNI,
03:23yang menurutnya adalah indikasi rusaknya sistem di internal TNI.
03:28Jadi, kalaupun ada ini sehari,
03:31kalau tidak ada tekanan yang besar tidak akan mungkin ini terjadi.
03:34Kenapa?
03:35Karena TNI selalu melewat namanya Wan Jakti.
03:38Keputusan Wan Jakti itu tidak pernah berubah.
03:41Tapi kalau sekarang, artinya Wan Jakti dilewati.
03:46Kalau Wan Jakti sudah dilewati,
03:48artinya sistem yang ada kuat di dalam ini sudah rusak sekarang.
03:51Kalau saya melihat juga, ini salah satu akibat dari undang-undang TNI
03:57yang memperpanjang bintang-perbintangan ini supaya pensiun lebih panjang,
04:04yang bawah ini ogah-ogahan, yaudah kita cungkil aja yang atas biarnya cepat geser dia.
04:09Biar kita juga cepat naik.
04:11Jadi ini sudah tambah rusak, ini sistem ini.
04:13Bolak-baliknya keputusan Panglima TNI terhadap legend TNI
04:19Kunto Arifibowo, mengundang spekulasi publik.
04:23Keputusan ini berkaitan erat dengan peran sang ayah Trisu Trisno
04:27yang dalam forum Purnawirawan yang sebelumnya menyuruhkan
04:30pemaksulan Wakil Presiden Gibran.
04:34Alasannya, proses pencalonan Gibran berbekal keputusan Mahkamah Konstitusi
04:39dianggap melanggar Undang-Undang Pemilu.
04:42Mengusurkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.
04:48Karena keputusan MK terhadap kasal 169 Ruki,
04:53Undang-Undang tentang Pemilu telah menghalangga hukum
04:57acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Belakiman.
05:01Pernyataan ini ditanggap tangani oleh 103 Jendral,
05:0673 Laksamara, Anang Kenulima, Marsikal, dan 91 Kolonel TNI.
05:18Pengamat politik Adi Prayitno menyampaikan,
05:21tuntutan yang diajukan ini bukan tanpa sebab.
05:24Ia menilai tuntutan tersebut sangat bernuansa solo
05:27dan mengarah pada lingkaran Presiden ketujuh Jokowi.
05:31Ya kalau kita mau rinci satu persatu,
05:34di sekian banyak tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan itu,
05:39saya kira memang musli mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya.
05:44Misalnya kan soal mendukung segala program Prabowo,
05:47soal Asta Cita,
05:49cuma satu yang nggak boleh didukung itu.
05:51Soal jangan lagi ada upaya-upaya untuk melanjutkan IKN.
05:55Padahal orang tahu IKN itu adalah Pak Jokowi lah kira-kira begitu.
05:58Ataupun menteri-menteri yang terindikasi sebagai orangnya Jokowi itu diganti.
06:03Itu kan sangat Jokowi banget.
06:05Yang ketiga adalah pergantian Wakil Presiden.
06:09Ini adalah tiga poin yang saya kira memang sangat rasa solo
06:13dan sangat beririsan dekat dengan Pak Jokowi.
06:15Rotasi atau pergantian jabatan pimpinan negara Indonesia
06:20Bukanlah bidang catur kekuasaan,
06:23melainkan palu konstitusi yang berat dan sakral.
06:27Konstitusi menjadi satu-satunya sumber referensi
06:31dalam membuat keputusan pemimpin lembaga negara.
06:35Konstitusi dibuat demi melindungi keselamatan rakyat.
06:40Mengingkari konstitusi yang melindungi kesejahteraan rakyat
06:43adalah noda yang mengoyak tenun demokrasi kita.
06:50Terima kasih telah menonton!