JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hukum dan HAM 2004-2007, Prof. Hamid Awaludin meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dalam memberantas mafia hukum.
Hamid juga mengungkap modus mafia peradilan yang berani bergerak tidak hanya di pengadilan tinggi, pengadilan tinggi, namun bahkan di tingkat kasasi.
"Presiden Republik Indonesia ini tidak tebang pilih. Hanya itu caranya sekarang. Oke ya. Untuk melawan sistem yang sudah e terbentuk sedemikian rupa yang korup ini. Presiden ambil ahli komando sekarang. Membuktikan bukan rule by law tapi rule of law," katanya.
Saksikan dalam ROSI episode Ijazah Jokowi Dipersoalkan (Lagi) di kanal youtube KompasTV.
Link: https://youtu.be/lS36Zxx3c4Y
#jokowi #ijazahpalsu #ijazah
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/590889/eks-menkumham-ungkap-modus-mafia-peradilan-minta-presiden-prabowo-tegas-tanpa-tebang-pilih-rosi
Hamid juga mengungkap modus mafia peradilan yang berani bergerak tidak hanya di pengadilan tinggi, pengadilan tinggi, namun bahkan di tingkat kasasi.
"Presiden Republik Indonesia ini tidak tebang pilih. Hanya itu caranya sekarang. Oke ya. Untuk melawan sistem yang sudah e terbentuk sedemikian rupa yang korup ini. Presiden ambil ahli komando sekarang. Membuktikan bukan rule by law tapi rule of law," katanya.
Saksikan dalam ROSI episode Ijazah Jokowi Dipersoalkan (Lagi) di kanal youtube KompasTV.
Link: https://youtu.be/lS36Zxx3c4Y
#jokowi #ijazahpalsu #ijazah
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/590889/eks-menkumham-ungkap-modus-mafia-peradilan-minta-presiden-prabowo-tegas-tanpa-tebang-pilih-rosi
Kategori
đ
BeritaTranskrip
00:00Nah kalau kita balik lagi ke sistem peradilan, orang-orang yang ada di dalamnya, tadi Prof. Hamid sebutkan ada hakim, ada pengacara di sana.
00:07Ya, oh iya.
00:07Dari kasus-kasus terakhir misalnya, biasanya kan pengacara itu dan panitra ini jadi pintu masuk.
00:14Karena tidak bisa hakim berkomunikasi, bertemu langsung dengan yang berperkara.
00:20Tidak juga.
00:21Kenapa?
00:22Hukumnya begitu. Banyak hal terjadi.
00:24Saya kasih contoh ya, tahun lalu saya kebetulan mengurus Yayasan Sosial General Yusuf di Al-Markas.
00:33Kami sudah menangkan sampai di kasasi.
00:37Masukkan penjara itu orang yang mengklaim tanah Yayasan, tanah pemda ya, masuk.
00:46Mereka PK.
00:49Sebelum dikirim berkas PK kan dibuat majelis dulu kan.
00:54Anggota majelis yang mau mengirim berkas ini ke Mahkamah Agung untuk PK, datang ke saya.
01:03Hakim lho.
01:04Dia tahu saya ketua Yayasan.
01:07Dan hebatnya ditemani oleh jaksa yang membela perkara ini.
01:11Jaksa negara kan.
01:13Dan minta uang.
01:16Langsung.
01:17Langsung.
01:17Jadi tidak benar itu bahwa hakim tidak berhubungan langsung.
01:23Begitu rusaknya sekarang hakim kita.
01:27Rusak.
01:29Rusak.
01:29Sampai-sampai kuliah 4 tahun, saya sedih loh kalau bicara soal mafia peradilan ini, Prof Hamid.
01:35Nah, jadi bagaimana masih percaya terhadap sistem hukum?
01:39Sementara satu-satunya jalan yang bisa ditempuh saat ini, menyelesaikan banyak kasus adalah hukum, Prof.
01:45Itu yang saya sesali.
01:46Kenapa tiba-tiba komisi independen bernama KPK ini terbonsai secara sistematis.
01:52Dulu ada harapan kan?
01:55Ya tau?
01:55Yang menggulung banyak pengacara, hakim.
02:01Itu kan KPK.
02:05Sekarang dengan posisi seperti ini apa bisa?
02:08Ya.
02:09Kalau Anda tanya saya.
02:11Jujur.
02:13Kalau saya Presiden Pak Prabowo.
02:16Kesempatan sekarang menjadi pemimpin menghentikan semua ini.
02:23Caranya?
02:23Tegas.
02:25Tegas saja.
02:27Dengan cara kasus-kasus besar.
02:29Proses terus, jangan hilang di tengah jalan.
02:34Kasih contoh.
02:36Kita mau spesifik, misalnya.
02:39Kita ambil sebagai unit analisa perkara kasus pik.
02:44Yang sangat heboh kan?
02:47Sampai ke mancanegara.
02:49Teruskan.
02:51Panggil pemiliknya.
02:53Jangan hanya receh-receh manajemen dipanggil.
02:57Pemilik.
02:57Supaya orang tahu.
02:59Memang serius Presiden Republik Indonesia ini.
03:03Tidak tebang pilih?
03:04Tidak tebang pilih.
03:06Hanya itu caranya sekarang.
03:08Oke.
03:09Untuk melawan sistem yang sudah terbentuk sedemikian rupa yang korup ini.
03:16Presiden ambil alih komando sekarang.
03:19Tunjukkan.
03:20Untuk membuktikan bukan rule by law, tapi rule of law.
03:23Rule of law.
03:23Saya mau kasus ini terus.
03:27Jangan tiba-tiba hilang.
03:28Begitu juga kasus-kasus lain.
03:31Sehingga hakim tahu.
03:33Bahwa Presiden Republik Indonesia.
03:37Pemimpin tertinggi kita ini tidak main-main.
03:39Kalau tanpa dengan itu, sudah.
03:45Ini sudah jadi sistem kebobrokan hukum kita ini.
03:48Jangan sampai.
03:48Eksekusi hukum kita.
03:50Oke.
03:50Law enforcement kita sudah bobrok sekali.
03:53Penegakan hukum tidak boleh terbangkir.
03:55Presiden must be determined untuk eksekusi.
04:01Dengan kasus-kasus, mulai kasus besar.
04:04Go all the way down.
04:06Until the end.
04:08Jangan tiba-tiba hilang.
04:10Karena begitu hilang, semua akan mengatakan.
04:13Ah, gampang.
04:15Kita tidak diapa-apakan kok.
04:17Mulai pengacara, aparat birokrasi, hakim, dan sebagainya dan seterusnya.
04:26Karena begini ya, Priskaya.
04:29Jaksa berbuat A, karena dia bilang, ah, polisi kan sebagai penyidik juga begitu.
04:34Oke.
04:35Nah, hakim yang berbaju hitam.
04:38Masa kalian saja yang dapat, kami enggak.
04:41Lalu pengendilan negeri, pengendilan tinggi.
04:44Jangan sampai jadi lingkaran setan dan tidak ada ujungnya gitu ya, Prof.
04:46Dan sekarang mafia peradilan, tahu enggak, modusnya.
04:50Dia tidak peduli, kalah di pengendilan negeri, kalah di pengendilan tinggi.
04:54Dia tunggu level kasasi supaya kurang uang keluar.
04:57Dia bom di level kasasi.
05:00Itu yang terjadi.
05:01Ya.
05:02Ya sekarang ini.
05:03Jadi hukum harus tegas, tidak boleh tebang pilih.
05:05Oke gas, jangan omong-omong doang.
05:07Gitu ya, Prof. Hamid Awaludin.
05:08Terima kasih.