JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif melarang kepala daerah untuk mengangkat pegawai baru termasuk staf khusus. Hal ini untuk mencegah pemborosan anggaran daerah.
Dirinya justru mendorong agar pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kritikan juga keluar dari Wakil Ketua Fraksi PDIP Perjuangan, Aria Bima.
Aria Bima menyebut, seharusnya jajaran pemerintah pusat bisa memberi contoh untuk tidak mengangkat staf khusus di tengah arahan efisiensi.
Baca Juga Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Wamenhan: Masih Ada Pos Kosong Belanja Pegawai | EFISIENSI ANGGARAN di https://www.kompas.tv/nasional/573768/deddy-corbuzier-jadi-stafsus-wamenhan-masih-ada-pos-kosong-belanja-pegawai-efisiensi-anggaran
#deddycorbuzier #stafsus #efisiensianggaran
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/573769/respons-kepala-bkn-dan-wakil-ketua-fraksi-pdip-soal-pelantikan-stafsus-efisiensi-anggaran
Dirinya justru mendorong agar pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kritikan juga keluar dari Wakil Ketua Fraksi PDIP Perjuangan, Aria Bima.
Aria Bima menyebut, seharusnya jajaran pemerintah pusat bisa memberi contoh untuk tidak mengangkat staf khusus di tengah arahan efisiensi.
Baca Juga Deddy Corbuzier Jadi Stafsus, Wamenhan: Masih Ada Pos Kosong Belanja Pegawai | EFISIENSI ANGGARAN di https://www.kompas.tv/nasional/573768/deddy-corbuzier-jadi-stafsus-wamenhan-masih-ada-pos-kosong-belanja-pegawai-efisiensi-anggaran
#deddycorbuzier #stafsus #efisiensianggaran
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/573769/respons-kepala-bkn-dan-wakil-ketua-fraksi-pdip-soal-pelantikan-stafsus-efisiensi-anggaran
Kategori
🗞
Berita